Aktivis 98 Nilai Budiman Sudjatmiko Berkhianat Usai Dukung Prabowo, Ingatkan Soal Problem Wiji Thukul

BERITATERUS.COM - Dukungan politisi PDIP Budiman Sudjatmiko terhadap Bacapres Gerindra Prabowo Subianto berujung protes dari para pelopor reformasi 1998.

Diketahui pelopor reformasi 1998 yakni teman-teman seperjuangan Budiman di saat masih menjabat selaku Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) di kurun orde baru.

Seseorang yang kecewa yakni Wilson, mantan pelopor PRD yang juga pernah mendekam dalam satu sel di LP Cipinang bareng Budiman.

Wilson menyayangkan adanya deklarasi relawan Prabowo-Budiman Bersatu (Prabu) yang dilaksanakan di Semarang.

Terlebih dalam deklarasi tersebut Budiman juga tidak menyebutkan soal solusi pelanggaran HAM di masa kemudian selaku pondasi persatuan bangsa.

Padahal di Jawa Tengah, terdapat dua pelopor PRD yang jadi korban penghilangan paksa.

Dua orang tersebut yakni penyair Wiji Thukul dan Suyat. Mereka hilang diculik di saat reformasi 1998.

"Ini ironis sekali, di Jawa Tengah juga ada dua pelopor PRD yang hilang diculik di saat usaha reformasi 1998."

"Selama 25 tahun Budiman tak pernah menjumpai keluarga korban penculikan yakni Wiji Thukul dan Suyat di Solo."

"Sekarang, beliau malah bergabung dengan capres yg terlibat dalam kendala penculikan pelopor reformasi 1998," kata Wilson dilansir Wartakotalive.com, Senin (21/8/2023).

Kekecewaan yang lain diungkapkan juga oleh mantan Sekjen PRD, Petrus Haryanto.

Dulu Budiman dan Petrus sempat berada satu sel di saat ditangkap oleh pasukan Prabowo yang di saat itu menjabat selaku Pangkostrad.

Menurut Petrus, deklarasi relawan Prabu yakni bentuk pengkhianatan pada teman-teman seperjuangan Budiman.

Bahkan Petrus menilai, Budiman juga mengkhianati keluarga korban penculikan, serta demokrasi dan nilai kemanusiaan.

Pasalnya, Prabowo dinilai selaku salah satu pemain drama pelanggaran HAM berat pada kerusuhan Mei 1998.

"Manuver Budiman secara terang-terangan mendukung Prabowo yakni tunjangan terhadap penjahat HAM."

"Itu yakni langkah politik yang ingin meniadakan jejak hitam pelaku pelanggaran HAM, meneguhkan politik impunitas,” kata Petrus.

Petrus dengan tegas menolak retorika Budiman yang merasa langkahnya mendukung Prabowo yakni kiprah sejarah.

Termasuk menolak fatwa Budiman yang menilai Prabowo selaku pemimpin strategis yang dapat mengemban kiprah untuk meningkatkan Indonesia, siap menghadapi tantangan ke depan, berhadapan dengan negara-negara barat.

Petrus merasa itu cuma pembenaran Budiman semata, mudah-mudahan bisa mendapat sesuatu di saat Prabowo berkuasa.

"Itu pembenaran Budiman saja, untuk melegitimasi bahwa berangkulan dengan penculik yakni keharusan
sejarah."

"Itu bukti pragmatisme Budiman agar bisa mendapat sesuatu di saat Prabowo berkuasa. Padahal belum pasti juga Prabowo menang," tegas Petrus.

Lebih lanjut, Petrus menilai Budiman justru mempertontonkan politik oportunis.

Sebab ia memutuskan berpindah mendukung Prabowo yang dinilainya bisa menang Pilpres, dibanding tetap di PDIP.

"Mana yang lebih menguntungkan? Tetap di PDI Perjuangan namun karier politiknya mandeg, atau berpindah ke Prabowo yang digadang-gadang akan memenangi pertandingan pilpres?"

"Budiman memutuskan meloncat ke mantan Pangkostrad yang dipecat kurun Presiden Habibie itu, walau menciderai idealismenya sendiri selaku mantan aktivis. Bahkan, beliau sudah mencoreng nama baik pelopor 98 secara keseluruhan,” ungkap Petrus.

Pengamat: PDIP Harus Lakukan Evaluasi Internal Sikapi Budiman Sudjatmiko Dukung Prabowo

Sementara itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan, kendala Budiman Sudjatmiko perlu menjadi penilaian bagi PDIP.

Menurut Ujang, PDIP perlu melakukan penilaian merespon hal itu, mengingat partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut memiliki gambaran selaku partai yang solid.

"Tentu ini jadikan penilaian bagi PDIP, sebenarnya ada apa."

"Karena kalau kita lihat PDIP ini kan dianggap partai yang solid, partai yang kuat, menang pemilu dua kali berturut-turut, namun kok dewasa ini di saat menghadapi Pilpres 2024, PDIP mengalami jalan terjal, gesek-gesekan tergolong problem internal PDIP tersebut," kata Ujang, di saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (21/8/2023).

Tak cuma soal Budiman Sudjatmiko, Ujang mengatakan, tabrakan di internal PDIP juga pernah terjadi.

"Salah satunya misalkan dahulu pernah Gibran relawannya mendukung Prabowo. Lalu, Effendi Simbolon juga secara langsung mendukung Prabowo."

"Dan terakhir Budiman Sudjatmiko mendukung Prabowo."

"Nah dalam konteks Budiman Sudjatmiko deklarasi relawan Prabowo ya, relawan Prabowo Budiman di Semarang ya pasti ini sungguh merugikan PDIP."

"Karena bukan cuma problem Budiman mendukung Prabowo saja, namun problem publik akan menuduh bahwa PDIP sedang tidak baik-baik saja, sedang retak, problem atau permasalahan atau internalnya sedang tidak satu," jelasnya.

Sementara itu, Ujang menilai, Budiman Sudjatmiko pasti memiliki argumentasi langsung terkait keputusannya selaku kader PDIP mendukung Prabowo di Pilpres 2024.

"Mungkin saja Budiman tidak sepakat dengan tunjangan PDIP terhadap Ganjar selaku capres. Lalu juga mungkin Budiman sudah usang kecewa."

"Menjadi anggota dewan perwakilan rakyat juga tidak terpilih di saat itu, kemudian juga menjadi menteri juga tidak."

"Ya pilihannya memang mendukung pihak lain, namun memang loyalitasnya dipertanyakan alasannya yakni dianggap tidak loyal dengan perintah partainya untuk mendukung Ganjar," kata Ujang.

Meski demikian, Ujang tak menampik Budiman Sudjatmiko memiliki hak politik selaku warga negara.

Ia menduga, PDIP mungkin saja memamerkan hukuman terberat berupa pemecatan terhadap Budiman.

"Tetapi apapun itu saya melihatnya itu hak Budiman yang sedang berhadapan dengan partainya sendiri, yakni PDIP. Tentu punya konsekuensi. Konsekuensi terberat mungkin yakni pemecatan bagi Budiman."

"Tapi kita lihat saja apakah PDIP berani atau tidak terkait dengan itu. Kita tunggu apa dinamika politik berikutnya terkait Budiman," ucapnya.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Ibriza Fasti Ifhami)(Wartakota/Rusna Djanur Buana)

Baca informasi yang lain terkait Pilpres 2024.