Gubernur Cari Titik Jelas Soal Penolakan Psn, Ini Yang Dilakukan Di Pasbar

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, pimpin rapat bareng Forkopimda di Pasaman Barat.

Pasbar, Beritaterus.com  -  Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah memimpin rapat bareng Forkopimda Sumbar dan Pasaman Barat, Selasa (8/8/2023). 

Selain untuk memutuskan terjaminnya keselamatan dan kenyamanan masyarakat, rapat juga digelar untuk mencari titik terperinci atas penolakan sejumlah warga Air Bangis kepada Proyeksi Strategis Nasional (PSN).

"Kehadiran kita di sini, pertama tentu untuk memutuskan seluruh penduduk kita di Air Bangis dapat hidup dalam situasi kondusif dan kondusif. Kemudian, tentu kita berusaha untuk mencari titik terang atas duduk perkara penolakan PSN dari sebagian masyarakat," kata Gubernur Mahyeldi di sela rapat di Kantor Bupati Pasbar.

Gubernur Mahyeldi menegaskan, bahwa hal paling penting dikala ini yaitu, masyarakat yang ikut dalam agresi unjuk rasa pada pekan lalu, dapat kembali menjalani hidup dengan kondusif, bisa kembali beraktivitas, dan belum dewasa kembali mampu bersekolah.

Ada pun untuk kepastian terkait poin-poin tuntutan warga dalam agresi unjuk rasa, Gubernur Mahyeldi menentukan semua hal itu akan dikaji dengan sebaik-baik mungkin. Namun yang niscaya, apa yang menjadi hak penduduk tidak akan terganggu, akan namun tata aturan tetap mesti dipatuhi.

"Kita juga mendengar gosip di lapangan, baik dari jajaran pemerintah kawasan provinsi dan kabupaten, terkait adanya info ancaman dan lain sebagainya yang berkembang di tengah masyarakat, itu kita bersama Forkopimda sudah ada datanya, pasti mana-mana yang masuk ranah hukum akan diproses pula di ranah itu," ucap Gubernur lagi.

Setelah turun eksklusif ke Pasbar, Gubernur Mahyeldi melihat langsung dan mendapat isu situasi dan keadaan di Air Bangis, secara khusus di Jorong Pigobah Patibubur, secara lazim sangat kondusif. Namun, pantauan lewat Tim Terpadu tetap dilaksanakan, sehingga proses mencari titik terperinci atas masalah yang ada mampu meraih hasil yang mampu diterima oleh seluruh pihak.

"Kemarin sehabis enam hari lebih kurang berunjuk rasa di Kota Padang, dan kita dapati banyak peserta yang sungguh rentan dari kesempatansakit, bahkan telah banyak yang sakit, itu semua sudah kita fasilitasi pemulangannya. Ada ibu hamil, lanjut usia, sampai bawah umur. Kita mau seluruhnya menjadi clear ke depan, aman, dan tenteram bagi penduduk ," ucapnya lagi.

Di tempat yang serupa, Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono memastikan, respons yang diberikan pemerintah dalam menindaklanjuti agresi unjuk rasa penduduk semata-mata untuk melindungi penduduk serta melindungi kepentingan negara dalam koridor hukum.

"Kita telah mengumpulkan data, termasuk soal latar belakang penerima agresi unjuk rasa yang kurang lebih 850 orang itu. Jumlah itu terperinci tidak mewakili bunyi lebih banyak didominasi masyarakat setempat. Kita punya data-data itu, dan itu juga menjadi pembahasan. Namun, pasti kita tak akan serta merta mengambil tindakan yang tergesa-gesa merespon data ini," ucap Irjen Pol Suharyono.

Hal pertama yang akan dilakukan penegak aturan, sambungnya, yaitu menggelar sosialisasi, atau turun pribadi ke tengah penduduk untuk menerangkan duduk masalah serta status hukum yang berlaku di tempat planning Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. Sosialisasi ini disebutkan akan dijalankan secara terus menerus.

"Ini sudah kita awali langkahnya dengan memulangkan penerima unjuk rasa dari Kota Padang ke kawasan asal mereka. Memulangkan 850 orang secara aman itu bukan problem mudah. Terlebih, warga ini telah berhari-hari di masjid, pengelola masjid juga telah mengimbau terkait kebersihan dan lain-yang lain. Sehingga, setelah kerjasama dengan Pemprov dan pihak-pihak terkait, kita pulangkan mereka secara baik-baik. Bahkan bersama Polres Pasbar, itu ada yang diantar hingga ke rumah mereka," ujarnya menerangkan.

Ke depan, Irjen Pol Suharyono berharap supaya masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman, aman, dan tenteram sebagaimana mestinya. Ia berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang mencoba untuk mengintervensi penduduk , sehingga bertindak atas dasar yang penduduk sendiri belum pasti memahaminya.

"Kita pihak kepolisian murni untuk membela kepentingan penduduk itu sendiri, dan membela kepentingan negara pastinya. Oleh alasannya itu, jangan sampai ada lagi intenvensi," ucapnya menutup. (adpsb)

Beritaterus.com