Mahasiswa S1 Tak Wajib MembuatSkripsi Lagi, Nadiem Beri Alasan Fundamental
Nadiem tidak mengakibatkan skripsi selaku sebagai satu-satunya syarat kelulusan bagi mahasiswa sekolah tinggi tinggi.
Aturan baru tersebut diterbitkan seiring peluncuran Merdeka Belajar Episode Ke-26: Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi yang mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
“Tugas selesai mampu berupa macam-macam. Bisa bentuk prototipe dan proyek. Bisa bentuk yang lain. Tidak hanya skripsi atau disertasi. Bukan memiliki arti tidak bisa tesis atau disertasi namun keputusan ini ada di masing-masing sekolah tinggi tinggi,” ujar Nadiem dikutip dari Tribunnews.com Selasa (29/6/2023).
Seperti dimengerti selama ini setiap mahasiswa S1 mesti menciptakan skripsi supaya lulus jadi sarjana, demikian pula bagi mahasiswa S2 (magister) wajib membuat tesis dan mahasiswa S3 (doktor) wajib menciptakan disertasi.
Nadiem mengatakan setiap kepala prodi punya kemerdekaan sendiri dalam memilih standar capaian kelulusan mahasiswa mereka.
Sehingga patokan capaian lulusan ini tidak dijabarkan secara rinci lagi di Standar Nasional Pendidikan tinggi.
“Perguruan tinggi mampu merumuskan kompetensi perilaku dan kemampuan secara terintegrasi,” tutur Nadiem.
Alternatif Pengganti
Sejumlah alternatif peran tamat mahasiswa bisa dalam beberapa bentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk peran simpulan lainnya baik secara individu maupun berkelompok.
Adapun jika program studi sarjana atau sarjana terapan sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek atau bentuk lain yang sejenis, maka tugas akhirnya mampu dihapus atau tidak lagi bersifat wajib.
Sementara itu, mahasiswa program magister atau magister terapan dan doktor atau doktor terapan wajib diberikan tugas akhir namun tidak perlu diterbitkan di jurnal.
Aturan ini membuka aneka macam opsi bagi sekolah tinggi tinggi untuk memilih evaluasi terhadap mahasiswa.
Selain beban dari segi waktu, sesungguhnya hal ini menghambat mahasiswa dan sekolah tinggi tinggi mampu bergerak luas merancang proses dan bentuk pembelajaran sesuai kebutuhan keilmuan dan pertumbuhan teknologi.
“Padahal perguruan tinggi perlu menyesuaikan bentuk pembelajaran agar lebih relevan dengan dunia nyata. Karena itu sekolah tinggi tinggi perlu ruang lebih luas untuk mengakui dan menganggap hasil pembelajaran di luar kelas,” kata Nadiem.
Nadiem menyampaikan tidak semua prodi atau jurusan bisa mengukur kompetensi mahasiswanya cuma dari skripsi saja.
Misalnya, prodi vokasi akan lebih cocok dengan tugas simpulan seperti proyek atau profile dan bentuk lainnya.
“Misalnya seperti prodi dalam vokasi, apakah jika mahasiswanya menulis karya ilmiah yang terpublis secara scientific yaitu cara tepat padahal kompetensi beliau technical skill,” tambah Nadiem.
Pun sama halnya bagi perguruan tinggi tinggi atau prodi akademik, tak semua mahasiswa mampu diukur dengan cara yang sama.
Ia menyampaikan untuk keputusan bebas skripsi, tesis atau disertasi diambil oleh masing-masing Kepala Program Studi atau Kaprodi. Bukan lagi diambil oleh Kemendikbud Ristek.
“Kaprodi mampu menentukan apakah peran final skripsi atau bentuk lain telah cocok untuk mahasiswa atau bagaimana, mereka yang menentukan,” kata beliau.
Meski di satu segi bila ada prodi yang memang mengukur kompetensi mahasiswanya lewat skripsi, maka hal itu mampu dijalankan sesuai keperluan kompetensi yang ada.
Skripsi bisa dihapus
Namun untuk program studi S1 atau sarjana terapan yang sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek atau bentuk lainnya yang sejenis, maka peran final mampu dihapus atau tidak lagi bersifat wajib.
Jika pada ketika proses pengesahan prodi lalu problem skripsi ini menjadi perhatian oleh Badan Akreditasi, kampus boleh membawa argumennya sendiri jika waktu kuliah mahasiswa selama 3,5 tahun sudah sungguh sempurna untuk menggantikan skripsi.
“Saat proses pengukuhan perguruan tinggi tinggi bisa berargumen apabila kompetensi anak-anak selama 3,5 tahun itu sudah sama dengan skripsi dan itu mampu dibuktikan selama mereka kuliah di tahun-tahun tersebut,” tambahnya.
Ia mencontohkan program Kampus Merdeka dan Kedaireka yang diluncurkan pada 2020. Program ini sukses mengajak ratusan ribu mahasiswa serta dosen bisa bergerak luas dan adaptif.
Sehingga dengan bebasnya peran akhir bagi S1 dan fleksibilitas jurnal bagi S2 maupun S3 bisa sejalan dengan acara yang ada.
“Serta bisa mendorong perguruan tinggi bebas melakukan Kampus Merdeka dan menyebarkan berbagai penemuan sesuai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,” pungkasnya.
Aturan Baru soal Standar Kompentensi Lulusan
Kompetensi tidak lagi dijabarkan secara rinci.
Perguruan tinggi mampu merumuskan kompetensi perilaku, wawasan, dan keterampilan secara terintegrasi.
Tugas selesai dapat berupa prototipe, proyek, atau bentuk yang lain, tidak hanya skripsi/tesis/disertasi.
Jika acara studi sarjana/sarjana terapan telah menerapkan kurikulum berbasis proyek atau bentuk lain yang sejenis, maka tugas tamat mampu dihapus/tidak lagi bersifat wajib.
Mahasiswa acara magister/magister terapan/doktor/doktor terapan wajib diberikan peran tamat namun tidak wajib diterbitkan di jurnal.
Aturan Lama soal Standar Kompetensi Lulusan
Rumusan kompetensi perilaku, pengetahuan biasa , dan keahlian lazim dijabarkan terpisah dan secara rinci.
Mahasiswa sarjana/sarjana terapan wajib menciptakan skripsi.
Mahasiswa magister/magister terapan wajib mempublikasikan makalah di jurnal ilmiah terakreditasi.
Mahasiswa doktor/doktor terapan wajib mempublikasikan makalah di jurnal internasional bereputasi.
Selain itu, Nadiem juga menyebut ada tiga efek nyata terkait aturan gres ini ialah:
Program studi (prodi) dapat memilih bentuk tugas akhir.
Menghilangkan kewajiban peran simpulan pada banyak acara studi sarjana/sarjana terapan.
Mendorong perguruan tinggi mengerjakan Kampus Merdeka dan banyak sekali penemuan pelaksanaan Tridharma.
0 Komentar