Peluncuran Bursa Cpo Mundur, Ini Alasannya
Jakarta -
Peluncuran bursa minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) mundur. Sebelumnya bursa tersebut dijadwalkan meluncur pada bulan Juni 2023.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, Didid Noordiatmoko. Adapun sasaran Juni 2023 sendiri merupakan isyarat dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas.
"Ini bulan Juni kami gagal menyanggupi hingga kini belum meraih targetnya Juni, telah terlewati. Saya telah melaporkan terhadap Pak Menteri kami mengedepankan kehati-hatian. Karena pemberitahuan akhir-akhir ini perihal CPO di Kejaksaan menghasilkan kami lebih hati-hati," kata Didid dalam pertemuan pers di Double Tree by Hilton Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2023).
Didid menyampaikan salah satu argumentasi mengapa bursa itu belum meluncur alasannya pihaknya memprioritaskan prinsip kehati-hatian. Meski demikian, proses Bappebti untuk membentuk bursa berjangka CPO tetap berjalan.
"Kita tetap masih on the track untuk membangun bursa CPO. Bahwa pelaksanaannya telat, iya saya akui. Kami memang sarat kehati-hatian. Ketika rapat dengan aneka macam pihak, pelaku jerih payah juga bilang tidak mudah," terang dia.
Didid menerangkan apa saja yang menjadi konsen Bappebti terkait prinsip kehati-hatian tersebut. Ia menerangkan pertama banyak kaidah dalam penyusunan suatu kebijakan yang mesti dilalui atau dilakukan, tergolong uji publik. Didid memastikan pihaknya tidak mau peluncuran bursa CPO sekedar seremonial.
"Jadi tidak sekedar seremoni, namun di saat ada masukan, kami kaji lagi. Apakah masukan dapat dijalankan atau nggak. Uji publik, tidak cuma sekali, beberapa kali, agar apa? Kami tidak lagi ini penyusunannya cuma formalitas," terangnya.
Selain itu, Bappebti juga ingin menentukan Kementerian/Lembaga lain yang terkait dapat terlihat dan mengenali kebijakan bursa CPO. Apa lagk bursa CPO ini kaitannya oleh banyak elemen, dari keperluan CPO dalam negeri, ekspor, hingga manajemen CPO dari hulu hingga hilir.
Adapun Kementerian/Lembaga yang hendak terlibat di antaranya Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kememdag, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, hingga Kejaksaan Agung.
Didid menyertakan jikalau pihaknya tidak mau menghasilkan kebijakan yang asal pilih sehingga penerapannya cuma sekejap. Ia menyampaikan Kemendag sendiri tidak mau mengulanb kesalahan yang kemudian terkait kebijakan yang berlaku beberapa hari saja.
"Itu jadi tidak bagus. Kamis dichallange itu agar ini bagus. Apakah akan sempurna? Tidak. Tidak akan sempurna, suatu kebijakan ideal pada dikala dirumuskan pada satu tahun dapat saja tidak berhubungan lagi," tuturnya.
Didid menyampaikan belum dapat berjanji kapan bursa CPO akan meluncur. Namun, ia menargetkan hukum Peraturan Menteri Perdagangan-nya dapat terbit Agustus 2023 ini.
"Tentu targetnya Agustus ini permendagnya selesai. Karena Agustus ini masih 28 hari lagi semoga selesai. Tetapi Agustus ini ketemu hari-hari yang tidak produktif," terangnya.
Bursa CPO Agar RI Punya Harga Acuan Sendiri
Dia juga menerangkan tujuan datangnya bursa CPO ini agar Indonesia tidak lagi bergantung pada bursa CPO Malaysia dan Rotterdam. Mengingat Indonesia merupakan penghasil CPO paling besar di dunia.
"Tujuan kenapa CPO masukan ke bursa, agar Indonesia memiliki price reference CPO tersendiri, agar kita punya harga teladan model Indonesia. Sebagai negara penghasil CPO paling besar dunia, agak miris kita tidak memliki price reference sendiri," jelasnya.
Dia juga memastikan pembentukan bursa CPO agar Indonesia memiliki harga teladan sendiri. Ia menyampaikan pembentukan itu bukan untuk menjatuhkan bursa CPO Malaysia.
"Kita tidak dalam posisi ingin menjatuhkan bursa Malaysia, tidak. Kita ingin punya harga teladan tersendiri, itu saja. Jadi, sekali lagi, tujuan utama CPO masuk bursa merupakan agar kita memiliki harga teladan kita tersendiri. Bahwa nanti harga teladan itu bisa mempengaruhi harga internasional," terang Didid.
Menurutnya Indonesia dengan Malaysia sendiri tidak ada kompetisi terkait CPO. Malah dikala ini kedua negara tengah berkaitan untuk memperjuangkan nasib CPO yang dijegal jawaban kebijakan Uni Eropa yaitu UU Anti-deforestasi.
"Itu, bahwa dengan Malaysia, ya kan, teman-teman kemarin waktu program hari Selasa kemarin, itu CPO terkait dengan undang-undang deforestasi Uni Eropa, ya kan, Indonesia dengan Malaysia ini kini sedang sama-sama untuk memperjuangkan CPO di Uni Eropa. Sehingga, posisinya kita tidak berbeda dengan bursa Malaysia," ujar dia.
"Tapi justru kita sama-sama memperjuangkan CPO. Kita sama-sama bersinergi memperjuangkan CPO. Jadi, seolah-olah kemarin ditulis bursa CPO nggak jadi-jadi alasannya saya takut dengan bursa Malaysia," tambah dia.
Hadirnya bursa CPO juga berencana agar CPO Indonesia lebih dapat berkompetisi di global. Apa lagi 50% buatan CPO global berasal dari Indonesia.
"Supaya CPO kita bisa diterima di sana. Nah, dan kita tambah satu lagi, kita ingin punya harga referensi, kan gitu. Nah, jadi, kami tentu akan berkolaborasi dengan bursa-bursa yang ada," pungkasnya.
Sebelumnya, Bappebti memang menargetkan bahwa peluncuran bursa berjangka CPO ditargetkan pada Juni 2023 mendatang.
"Di Raker (rapat kerja) kemarin, Pak Menteri Perdagangan minta bulan Juni. Apakah dapat terwujud? Akan kami upayakan sekeras mungkin. Tetapi, saya tidak memungkiri ini ternyata tidak semulus yang bisa kita bayangkan," ujar Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko dikala sesi Ngobrol Bareng Bappebti di Ciasem 12, Jakarta Pusat, Jumat (31/3/2023).
0 Komentar