Polres Karawang Didesak Kian Masif, Wawan : Tramadol Imitasi Lebih Berbahaya Dan Tangkap Produsennya

Maraknya pengungkapan kasus obat keras tertentu (OKT) di Kabupaten Karawang, mengisyaratkan tingginya penggunaan OKT tersebut di kawasan hukum Polres Karawang.

Foto : Wawan Hartawan

Temuan terakhir dengan adanya pernyataan salah seorang kepala desa di karawang yang menyebutkan nyaris sebagian warga masyarakatnya terpapar penggunaan tramadol menjadi cambuk keras bagi pegawanegeri kepolisian untuk segera melakukan langkah-langkah hebat memutus bahaya tramadol dan obat sejenisnya beredar dan berproduksi di daerah karawang.

Komisioner Komnas Perlindungan Anak, Wawan Wartawan memberikan bahwa peredaran OKT di Karawang memang sudah berlangsung semenjak usang, berulang kali info itu disampaikan pada pegawapemerintah kepolisian untuk mampu melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap para pelaku, alhamdulillah dibawah kepemimpinan Kapolres Akbp. Wirdhanto, ada keberanian untuk melaksanakan pengungkapan kasus-perkara ini. Kita apresiasi tindakan ia dan jajaran.

Tapi Wawan mengingatkan supaya pihak kepolisian tidak cukup berpuas diri dengan apa yang sudah dijalankan, sebab berdasar berita yang kami mampu Karawang ini bukan hanya sebatas tempat pengedar tetapi telah juga menajadi kawasan produsen pembuatan obat keras tertentu ini, yang salah satunya tramadol dan excimer dan kawasan penyebarannya bukan saja di kawasan perkotaan, dan informasinya pola penyebaran sudah tersebar di 30 kecamatan yang ada di Karawang, warung-warung kelontong, kios jamu, toko pampers ialah kamuplase penyebaran tramadol.

Polisi juga diminta mengungkap pembuat tramadol artifisial, sebab di beberapa tempat mirip Tangerang, Jakarta, Depok, Bekasi polisiberhasil mengungkap produsen obat-obat palsu khususnya tramadol dan excimer. Obat-obat imitasi tersebut lebih berbahaya dibanding obat aslinya, makanya kita minta polisi ungkap lebih dalam terkait penyebaran ini.

Selain itu Wawan meminta instansi terkait seperti BNNK, Dinas Pendidikan, DP3A, dan Pemerintah Desa lebih bersikap proaktif, jangan hanya formalitas acara saja, hanya pasang plang, Desa Bersinar, Desa Tanpa Narkoba, Desa Ramah Anak dll tapi efektifitasnya, outputnya tak pernah diukur, sejauh mana hansilnya tanpa pernah ada evaluasi, cuma menghabiskan anggaran, hanya perembesan budget semata.

Semua stakeholder yang ada wajib pundak membahu terkait perlindungan anak, termasuk bahaya anak dari narkoba dan obat-obatan terlarang, alasannya bermula dari miras dan narkoba maka akan berlanjut ke kenakalan akil balig cukup akal berikutnya, genk motor, seks bebas, tawuran dan yang lain,pungkas ia.(red).